PERAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN INDONESIA

A.   Perdagangan Antar Negara

   Ada beberapa alasan mengapa suatu Negara memerlukan Negara lain     

   dalam kehidupan ekonomi:

          1. Karena, tidak semua kebutuhan masyarakatnya dapat dipenuhi oleh  

              komoditi yang dihasilkan di dalam negeri, sehingga untuk memenuhi

              kebutuhan tersebut, harus dilakukan impor dari Negara yang

              memproduksinya.

          2. Karena terbatasnya konsumen, tidak semua hasil produksi dapat

              dipasarkan di dalam negeri, sehingga perlu dicari pasar di luar negeri

          3. Sebagai sarana untuk melakukan proses alih teknologi. Dengan membeli

              produk asing suatu Negara dapat mempelajari bagaimana produk

              tersebut dibuat dan dipasarkan, sehingga dalam jangka panjang dapat

              melakukan produksi untuk barang yang sama.

          4. Secara ekonomis dan matematis perdagangan antar Negara dapat

              mendatangkan tambahan keuntungan dan efisiensi dari dilakukannya

              tindakan spesialisasi produksi dari Negara-negara yang memilki

              keuntungan mutlak dan  keuntungan berbanding.

     B.    Hambatan-hambatan perdagangan antar Negara

Meskipun setiap negara menyadari bahwa perdagangan negaranya dengan   

  Negara lain harus terlaksana dengan baik, lancar, dan saling menguntungkan.  

  Namun seringkali Negara-negara tersebut ,membuat suatu kebijaksanaan  

  dalam sektor perdagangan luar negeri yang justru menimbulkan hambatan

  dalam proses transaksi perdagangan luar negeri.

Namun demikian, dengan mulai dicetuskannya era perdagangan bebas,

   maka hambatan-hambatan yang selama ini cukup menggelisahkan akan

   dicoba untuk dikurangi dan jika mungkin dihapuskan. Adapun bentu-bentuk

   hambatan yang selama ini terjadi di antaranya :

       1.  Hamabatan Tarif

      Hambatan Tarif adalah suatu nilai tertentu yang dibebankan kepada     

      suatu komoditi luar negeri tertentu yang akan memasuki suatu Negara

      (komoditi import). Tarif sendiri ditentukan dengan jumlah yang

       berbeda untuk masing-masing komoditi impor. Secara garis besar

       bentuk penetapan tarif ada dua jenis, yakni :

                  a. Tarif Ad-volarem

            Tarif Ad-volarem adalah Tarif yang besar kecilnya ditetakan  

             berdasarkan presentase tertentu dari nilai komoditi yang diimpor.

             Misalnya jika tarif untuk komoditi impor komponen motor adalah

             50%, maka jika ada komponen motor masuk seharga $1000 maka

             tarifnya adalah sebesar $ 500. Akibatnya harga komponen motor

             tersebut sekarang menjadi $ 1500.

                  b. Tarif Spesifik

                Tarif Spesifik adalah Tarif yang besar kecilnya didasarkan pada  

                nilai yang tetap untuk setiap jumlah komoditi import tertentu.

                Sebagai contoh, setiap komoditi import seberat 1 ton akan

                dikenakan tarif senilai $ 500. Jika kita bandingkan dengan jenis

                tarif yang pertama maka terdapat perbedaan yang menyolok, yakni

                besarnya tarif akan sama meskipun nilai komoditi yang diimpor

                tidak sama, karena 1 ton komoditi impor tersebut bisa saja nilainya

                $ 5000, yang jika digunakan tarif ad-volarem akan dikenai tarif  

                sebesar $ 2500 (lebih besar dari tarif spesifiknya yang hanya

                $ 500). Ida dalam perekonomian Indonesia sendiri tarif masih    

                menjadi salah satu sumber pendapatan Negara dan sebagai alat    

                proteksi industri dalam negeri yang cukup ampuh, meskipun mulai

                dicoba untuk dikurangi serah dengan persiapan era perdagangan

                bebas yang segera akan berlaku di tahun 2000-an.

            2. Hambatan Quota

      Quota termasuk jenis hambatan perdagangan luar negeri yang    

      lazim dan sering diterapkan oleh suatu Negara untuk membatasi

      masukkan komoditi impor ke negaranya. Quota sendiri dapat

      diartikan sebagai tindakan pemerintah suatu Negara dengan

      menentukan batas maksimal suatu komoditi impor yang boleh masuk

      ke Negara tersebut. seperti halnya tarif, tindakan quota ini tentu

      tidak akan menyenangkan bagi Negara pengekspornya. Indonesia

      sendiri pernah menghadapi quota import yang diterapkan oleh    

      sistem perkonomian Amerika.

   

                3. Hambatan Dumping

     Meskipun karekteristiknya tidak seperti Tarif dan Quota, namun  

    dumping sering menjadi suatu masalah bagi suatu Negara dalam

     proses perdagangan luar negerinya, seperti yang dialami baru-baru

     ini, dimana industri sepeda motor di Indonesia dituduh melakukan

     politik dumping. Dumping sendiri diartikan sebagai suatu tindakan

     dalam menetapkan harga yang lebih murah di luar negeri    

     dibandingkan harga di dalam negeri untuk produk yang sama.

           4. Hambatan Embargo

               Sejarah mebuktikan bahwa suatu negara yang karena tindakannya    

               dianggap melanggar hak asasi manusia, melanggar wilayah kekuasaan

               suatu Negara, akan menerima/dikenakan sanksi ekonomi oleh

               Negara yang lain (PBB). Contoh yang masih hangat di telinga adalah

               kasus intervensi Irak, kasus libia dan masih banyak lagi yang  

               lainnya. Akibat dari hambatan yang terakhir ini biasanya lebih buruk

               dan meluas bagi masyarakat yang terkena sanksi ekonomi dari pada

               akibat yang ditimbulkan oleh hambatan-hambatan perdagangan

               lainnya.

       C.    Sebab-sebab Pemerintah menerapkan Hambatan Perdagangan

    Banyak alasan yang mendorong pemerintah menerapkan kebijaksanaan

   hambatan perdagangan diantaranya adalah :

   Tarif dan quota disamping untuk meningkatkan pendapatan Negara dari     

  sektor luar negeri, dipergunakan untuk lebih menyeimbangkan keadaan    

  neraca pembayaran yang masih defisit. Dengan dikenakannya tarif dan    

  quota pengeluaran untuk membeli komoditi impor menjadi berkurang

  sehingga dapat mengurangi proses pengeluaran dalam neraca

  pembayaran.

  Tarif dan quota diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri yang

 masih dalam taraf berkembang, dari serangan komoditi-komoditi asing  

 yang telah lebih dahulu dewasa. Hal ini perlu dilakukan mengingat sering

 kali di Negara berkembang masih banyak industri yang masih belum dapat

 berproduksi secara efisien sehingga produk yang dihasilkan belum dapat

 bersaing dengan produk sejenis yang berasal dari luar negeri. Untuk

 itulah tarif atau quota diterapkan. Dapat juga kebijaksanaan ini

diterapkan jika suatu Negara tidak memiliki persedaiaan devisa yang

cukup untuk melakukan impor sehingga pemerintah harus menghemat

devisa tersebut.

Tarif dan quota juga diterapkan untuk mempertahankan tingkat

kemakmuran yang telah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat suatu

Negara.

Adapaun damping jika terpaksa ditempuh digunakan memacu

perkembangan ekspor lewat kenaikan permintaan dikarenakan harga yang

murah tersebut.

Sedangkan sanksi ekonomi diterapkan lebih dikarenakan untuk

menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan HAM, politik,

terorisme dan keamanan intersnasional. Bagi Negara yang terkena sanksi

diharapkan dapat memperbaiki “sikap” dan “tindakannya” bagi kepentingan

Negara lain dan bagi dunia.

D.   Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesia

 Neraca pemabayarn luar negeri Indonesia juga merupakan suatu bentuk  

pelaporan yang sisitematis menganai segala transaksi ekonomi yang

diakibatkan oleh adanya kebijaksanaan dan kegiatan ekonomi di sektor

luar negeri. Dengan demikian dalam neraca ini juga terdapat pos yang

merupakan arus dana masuk (umumnya ditandai dengan +) dan pos yang

merupakan arus dana keluar (ditandai dengan -)

Namun demikian secara singkat pos-pos dalam neraca pembayaran luar

negeri Indonesia tersebut dapat dikelompokkan dalam berikut ini :

         1. Neraca Perdagangan, yang merupakan kelompok transaksi-transaksi  

             yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor barang, baik migas

             maupun non-migas.

         2. Neraca Jasa, merupakan kelompok transaski-transaksi yang berkaitan  

             dengan kegiatan ekspor impor di bidang jasa.

     3. Neraca berjalan, merupakan hasil penggabungan antara neraca

         perdagangan dan neraca jasa. Jika lebih banyak pos arus kas masuknya

         (ekspor) maka nilai neraca berjalan ini akan surplus, begitu pula

         sebaliknya.

         4. Neraca lalu-lintas modal, merupakan kelompok pos-pos yang berkaitan  

             dengan lalu-lintas modal pemerintah bersih (selisih antara pinjaman dan

             pelunasan hutang pokok) dan lalu-lintas modal swasta bersih, berikut

             lalu-lintas modal bersih lainnya yang merupakan selisih penerimaan

             penanaman modal asing dengan pembayaran BUMN.

         5. Selisih yang belum diperhitungkan

         6. Neraca lalu lintas moneter, yang merupakan kelompok pos-pos yang  

             berkaitan dengan perubahan cadangan devisa

E.    Peran Kurs Valuta Asing Dalam Perkonomian Luar Negeri Indonesia

Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu  

negara (Rupiah misalnya) yang harus dikorbankan/dikeluarkan untuk

mendapatkan satu unit mata uang asing (Dollar misalnya). Sehingga dengan

kata lain, jika kita gunakan Rupiah dan Dollar, maka kurs valuta asing

adalah nilai tukar yang menggambrakan banyaknya Rupiah yang harus

dikeluarkan untuk mendapat satu unit Dollar dalam kurun waktu tertentu.

Masalah kurs valuta asing mulai muncul ketika transaksi ekonomi sudah

melibatkan dua negara (mata uang) atau lebih, tentunya sebagai alat untuk

menjembatani perbedaan mata uang di masing-masing negara.

Depresiasi adalah turunnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing

(Dollar). Misalnya tadinta $ 1 = Rp. 2.350,- menjadi $1 = Rp. 2.400,-.

Dengan kata lain depresiasi Rupiah menyebabkan semakin banyak rupiah

yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan 1 unit Dolar.

Apresiasi adalah kebalikan dari depresiasinya rupiah. Dengan demikian jika

Rupiah mengalami depresiasi (mengalami penurunan nilai) maka mata uang

Dollar akan Apresiasi.

Spot Rate, adalah nilai tukar yang masa berlakunya hanya dalam waktu 2 x

24 jam saja. Sehingga jika sudah melewati batas waktu di atas maka nilai

tukar tersebut sudah tidak berlaku lagi. Sebagai contoh, jika pada tanggal

13 Desember 1996 kurs $ 1 = Rp. 2.350,- maka setelah tanggal 15/12/96

misalnya, maka kurs tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Sulit untuk mendapatkan informasi kapan pertama kali dan dengan nilai

berapa dollar dihargai dengan mata uang rupiah. Lepas dari semua itu,

perubahan kurs suatu mata uang terhadap mata uang lainnya secara

prinsip hanya disebabkan karena adanya perubahan kekuatan permintaan

dan penawaran terhadap mata uang asing yang akan dipertukarkan, yang

sebenarnya identik dengan kekuataan permintaan dan penawaran akan

komoditi yang diperdagangkan.

Perubahan permintaan dan penawaran pada proses selanjutnya dapat

mengakibatkan mata uang di dalam negeri (rupiah) mengalami penurunan

nilai / Apresiasi, dan dapat juga mengalami kenaikan nilai / Depresiasi,

kedua hal tersebut tergantung dari sebab-sebab perubahan permintaan-

penawaran valuta asing tersebut. Adapun sebab-sebab perubahan

tersebut diantaranya :

          1. Perubahan selera masyarakat terhadap komoditi luar negeri

   Semakin banyak masyarakat Indonesia menyukai dan membutuhkan  

   barang luar negeri, maka kebutuhan  akan mata uang asing ($) akan

   semakin banyak pula untuk mendapatkan barang luar tersebut. karena

   permintaan semakin banyak, secara grafik, kurva permintaan akan dollar

   akan bergeser ke kanan dari keseimbangannya. Akabitnya nilai rupiah

   mengalami penurunan, atau semakin banyak rupiah yang harus

   dikorbankan untuk mendapatkan 1 unit $.

         2. Perubahan iklim investasi dan tingkat bunga

        Perubahan iklim investasi yang semakin aman dan menarik (PP No. 22

        1995 misalnya) dapat menyebabkan arus modal asing semakin banyak

        yang masuk, yang berarti penawaran modal asing berupa dollar

        meningkat. peristiwa ini akan mengakibatkan kurva penawaran dari dollar

        akan bergeser ke kanan (naik).

        3.  Perubahan tingkat inflasi

   Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan komoditi eksport kita kurang  

   dapat bersaing di pasaran dunia, karena dengan adanya inflasi yang

   tinggi harga ekspor akan terasa lebih mahal. Akibatnya jarang yang mau

   membeli produk eksport. Hal ini identik dengan menurunnya penawaran

   dollar untuk membeli eksport tersebut.

         4. Iklim investasi

   Prospek dan iklim investasi yang menarik (aman dan tingkat penghasilan  

   yang tinggi) di Indonesia akan turut mempengaruhi banyak tidaknya

   penawaran dollar ke Indonesia. Semakin menarik maka nilai rupiah akan

   semakin tinggi (apresiasi).

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun yang ditetapkan dengan Undang-undang, serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN INDONESIA 

APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pembangunan Indonesia.

    

Meskipun dari pelita ke pelita jumlah tabungan pemerintah sebagai sumber pembiayan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan, namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjaman luar negeri, masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir, presentase tabungan pemerintah sudah mulai besar dibanding pinjaman luar negeri. 

Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijaksanaan pemerintah dalam masalah perpajakan dan uapaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadimya defisit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber daya dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group On Indonesia ) bukan lagi menjadi forum internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI (Consoltative Group On Indonesia) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan.

 2. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN 

Proses Penyusunan Anggaran mempuyai 4 tujuan, yaitu:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiscal dan meningkatkan   

   koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.

2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan

   barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan.

3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.

4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah

   DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah:

1. Tujuan dan target yang hendak dicapai.

2. Ketersediaan sumber daya (factor-faktor produksi yang dimiliki

    pemerintah).

3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.

4. Factor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti: munculnya

   peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan social dan  

   politik, bencana alam, dan sebagainya.

3. PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA 

Secara keseluruhan sumber penerimaan negara bersumber dari :

1. Penerimaan dalan negeri, yang terdiri dari :

       a. pajak penghasilan (minyak dan gas, non minyak dan gas)

       b.pajak pertambahan nilai

       c. pajak bumi dan bangunan

           2. Penerimaan luar negeri

             Penerimaan luar negeri dapat dihasilkan dari investasi atau modal

             Proyek ataupun pinjaman keluar negeri. Bisa juga didapatkan dari

             ekspor barang ataupun dari visa para tourist yang datang ke  

             Indonesia.

4. PERKIRAAN PENGELUARAN

Pengeluaran Negara merupakan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan maupun kegiatan-kegiatan pada suatu Negara demi mewujudkan  kesejahteraan rakyat.

Pengeluaran Negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pengeluaran rutin

              2. pengeluaran pembangunan 

                

1.       Pengeluaran rutin Negara

     Pengeluaran rutin Negara merupakan pengeluaran yang selalu ada  

                dan telah terencana sebelumnya. Pengeluaran rutin ini meliputi :

    a. Pengeluaran untuk belanja pegawai.

               b. Pengeluaran untuk belanja barang.

               c. Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom.

               d. Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang.

               e. Dan juga pengeluaran lain-lain.

               Jenis – jenis pengeluaran Negara menurut sifatnya meliputi :

     1. Pengeluaran investasi

                   Pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan  

                   ekonomi di masa datang.

                2. Pengeluaran penciptaan lapangan kerja

                    Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu  

                    peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. 

                3. Pengeluaran kesejahteraan rakyat

                   Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap

                   kesejahteraan masyarakat.

               4. Pengeluaran penghematan masa depan 

                   Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara,

                    namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran      

                    pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang.

               5. Pengeluaran yang tidak produktif 

                   Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada

                   masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah.

              

               2. Pengeluaran pembangunan

               Pengeluaran pembangunan merupakan semua pengeluaran negara  

               untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Yang termasuk

               pengeluaran pembangunan diantaranya ialah :

      a. Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen atau

                   lembaga Negara.

                b. Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah

                c. Dan juga pengeluaran pembangunan lain-lain

          5. DASAR PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA 

          Ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan untuk memperoleh      

            hasil perkiraan penerimaan negara. Hal-hal tersebut adalah:

            1. Penerimaan Dalam Negeri dari Minyak dan gas

               Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

               a. Produksi minyak rata-rata per hari

               b. Harga rata-rata ekspor minyak mentah

               c. Penerimaan Dalam Negeri diluar Migas

             2. Penerimaan Dalam Negeri dari Pajak

                 Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

               a. Pajak penghasilan

               b. Pajak pertambahan nilai

               c. Bea masuk

               d. Cukai

               e. Pajak ekspor

               f. Pajak bumi dan bangunan

               g. Bea materai

               h. Pajak lainnya

               i. Penerimaan bukan pajak

               j. Penerimaan dari hasil penjualan BBM

STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

Dalam distribusi pendapatan baik antarkelompok berpendapatan, antardaerah perkotaan dan daerah pedesaan, atau antarkawasan dan propinsi dan kemiskinan merupakan dua masalah yang masih mewarnai perekonomian Indonesia
Pada awal pemerintahan orde baru, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia masih sangat percaya bahwa apa yang dimaksud dengan trickle down effect akan terjadi. Oleh karena itu, strategi pembangunan diterapkan oleh pemerintah pada awal periode orde baru hingga akhir tahun 1970-an terpusatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat pembangunan dimulai di Pulau Jawa, khususnya Propinsi Jawa Barat, karena fasilitas seperti infrastruktur lebih tersedia dibandingkan dipropinsi lainnya di Indonesia dan di beberapa propinsi hanya dibeberapa sector saja yang bisa dengan cepat memberi pertumbuhan misalnya sector primer dan industri berat.
Setelah sepuluh tahun pelita  dimulai, mulai kelihatan bahwa efek yang dimaksud itu mungkin tidak dapat dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses mengalir kebawahnya sangat lambat. Sebagai akibatnya, Indonesia menikmati laju pertumbuhan yang relatif tinggi, tetapi pada waktu yang bersamaan tingkat kesenjangan semakin membesar dan jumlah orang miskin semakin banyak. Tepatnya setelah pelita strategi pembangunan mulai diubah. Tidak hanya pertumbuhan tetapi juga kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dijawa, tetapi juga diluar jawa, menjadi kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan mengembangkan industri yang padat karya dan sector pertanian . hingga saat ini sudah banyak program pemerintah yang berorientasi mengurangi kemiskinan, seperti inpres pedesaan, transmigrasi, dan masih banyak lagi.
Masalah kesenjangan ekonomi (pendapatan) dan kemiskinan di Indonesia akan dibahas. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan dan kemiskinan tetap ada ditanah air walaupun pembangunan ekonomi berjalan terus dan Indonesia memiliki laju pertumbuhan yang relatif tinggi.

Beberapa indikator distribusi pendapatan :
Sudah merupakan suatu fakta umum dibanyak negara berkembang, terutama Negara-negara proses pembangunan ekonomi yang sangat pesat seperti indonesi, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan tingkat kesenjangan ekonomi atau kemiskinan yang tinggi pula.
Sebagai dasar dari kerangka pemikiran untuk menganalisis masalah trade-off antara pertumbuhan dan kemiskinan atau kesenjangan ekonomi adalaha salah satu metode statik yang umum digunakan untuk mengetimasi sejauh mana pencapaian tingkat kemerataan dalam distribusi pendapatan atau pengurangan kesenjangan ekonomi dalam suatu proses pembangunan ekonomi adalah mengukur nilai koefesien atau rasio gini.
Selai koefesien gini, pengukuran pemerataan pendapatan juga sering dilakukan berdasarkan kriteria bank dunia : penduduk dikelompokan menjadi tiga kelompok; yaitu penduduk dengan pendapatan rendah yang merupan 40% dari jumlah penduduk, penduduk dengan berpendapatan menengah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk, dan penduduk yang berpendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk. Selanjutnya ketidak merataan pendapatan disuatu ekonomi diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.

Perubahan distribusi pendapatan
Perhitungan distribusi pendapatan di Indonesia menggunakan data survei sosial ekonomi nasional (susenas) pada tahun 1984, 1987, 1990, 1993. data pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dikumpulakan oleh susenas digunakan sebagai pendekatan (proxy) untuk mengukur distribusi pendapatan penduduk di Indonesia. Karena pengertian pengeluaran konsumsi tidak sama dengan pengertian kekayaan, perbedaan konsep ini menjadi kendala serius dalam mengukur secara akurat tingkat dan distribusi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena bisa saja seseorang tidak punya pekerjaan (pendapatan), tetapi sangat kaya karena ada warisan keluarga. Banyak pengusaha muda dari tingkat pendapatanya tidak terlalu berlebihan, tetapi mereka sangat kaya karena perusahaan tempat mereka bekerja adalah milik mereka (orang tuanya).
Penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga akan menghasilkandata pendapatan yang underestimate karena jumlah pendapatan bia lebih besar, sama, atau lebih kecil dari pada jumlah pengeluaran konsumsi. Misalnya pendapatan lebih besar tidak selalu berarti pengeluaran konsumsi juga besar. Dalam hal ini, berarti ada tabungan. Dalam hal ini belum tentu juga bila pendapatan rendah tidak selalu jumlah konsumsi juga rendah. Banyak rumah tangga memakai kredit untuk membiayai pengeluran konsumsi tertentu, misalnya untuk membeli rumah dan mobil untuk biaya sekolah anak, atau bahkan untuk liburan.
Keberhasilan pembangunan di Indonesia tidak hanya di ukur dari peningkatan pendapatan penduduk secara agregat atau per capital, tetapi juga (justru lebih penting lagi) di lihat dari distribusi peningkatan pendapatan tersebut terhadap semua anggota masyarakat. Sekarang ini, tingkat pendapatan per kapital di Indonesia sudah lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu, yakni sekitar US$880. namun, apa artinya jika 10% saja dari jumlah penduduk di tanah air yang manikmati 90% dari jumlah pendapatan nasional, sedangkan sisanya (90%) hanya menikmati 10& dari pendapatan nasional selama ini hanya di nikmati oleh kelompok 10% tersebut, sedangkan pendapatan kelompok 90% tidak mengalami perbaikan yang berarti. Jadi dalam kata lain, pembangunan ekonomi di Indonesia akan dikatakan berhasil sepenuhnya bila tingkat kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kaya bisa diperkecil
Sejak akhir tahun 1970-an, pemerintah maulai memperliatkan kesugguhan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk ditanah air. Sejak itu aspek pemerataan dalam triologi pembangunan semakin ditekankan dan didefinisikan dalam delapan jalur pemerataan. Sudah banyak program pemerintahan hingga saat ini yang mecerminkan upaya tersebut, seperti program serta kebijakan yang mendukung pembangunan industri kecil dan rumah tangga serta koperasi, khususnya dipedesaan, inpres desa tertinggal (IDT), program keluarga sejahtera, program keluarga berencana (KB), program maka tambahan bagi anak sekolah dasar, program transmigrasi, peningkatan upah minimum regional (UMR), dan masih banyak lagi.
Menurut kriteria Bank Dunia, secara umum tingkat kesenjangan dalam distibusi pendapatan di Indonesia selama kurun waktu 1984-1993 tergolong rendah, baik didaerah pedesaan maupun daerah perkotaan yang ditunjukan oleh besarnyapersentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok penduduk 40% berpenghasilan rendah. Bagi kelompok penduduk 20% berpendapatan tinggi, besar pendapatanya yang diterima justru mengalami penurunan. Penurunan pangsa pendapatan ini karena laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40% berpendapat rendah dan 40% berpendapat menengah lebih besar dari pada laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 20% berpendapat tinggi.
Tingkat pemerataan pendapatan di daerah pedesaan yang relatif lebih baik dari pada didaerah perkotaan juga terjadi hamper disemua propinsi di Indonesia. Semakin buruknya distribusi pendapatan di daerah perkotaan dibandingkan didaerah pedesaan terutama disebabkan oleh pola perekonmian dan jumlah serta kondisi sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi sangat berbeda antara pedesaan dan perkotaan. Dikota, Jakarta misalnya persaingan dalam dunia usaha dan dalam mendapatkan pekerjaan semakin keras. Jumlah manusia dijakarta semakin keras. Jumlah manusia dijakarta semakin banyaki, diperkirakan sekita sepuluh juta orang, yang sebagian disebabkan oleh orang-orang yang terus datang ke Jakarta terutama yang berasal dari Jawa dan Sumatra. Sementara kemanapun ekonomi Jakarta untuk memberi pekerjaan bagi pencari kerja yang bertambah jumlahnya setiap tahun terbatas. Terjadi perpindahan surplus tenaga kerja dari desa ke kota. Mereka tidak bisa ditampung disektor formal akhirnya masuk ke sector informal yang pada umumnya merupakan kegiatan ekonomi dengan tingkat produktivitas dan pendapatan rendah. Karena terlalu banyak orang yang mau bekerja disektor formal, sedangkan daya tamping sector tersebut terbatas maka semakin berat seleksi penerimaan pekerja. Pendidikan atau keterampilan khusus menjadi salah satu kriteria utama dalam seleksi tenaga kerja disektor formal. Jumlah penganggruan, terutama setengah pengangguran, semakin tinggi, dan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mempunyai kesempatan bekerja disektor formal dan kelompok masyarakat yang hanya bisa bekerja disektor informal atau yang tidak memiliki pekerjaan semakin besar.

Kemiskinan
Masalah kemiskinan merupakan dilema bagi Indonesia, terutama melihat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat dari pada lajupertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sejak pelita I dimulai hingga saat ini (Repelita VI). Karena kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi Indonesia yang serius maka tidak mengherankan kalau banya studi telah dilakukan mengenai kemiskinan tanah air. Sayangnya, pendekatan yang dipakai antarstudi yang ada pada umumnya berbeda dan batas miskin yang digunakan juga beragam sehingga hasil atau gambaran mengenai kemiskinan di Indonesia juga berbeda. Kemiskinan relatif dapat diukur dengan kurva Lorentz dan atau koefesien gini. Sedangkan kemiskinan absolute lebih sulit untuk di ukur, terutama pada waktu membandingkan tingkat kemiskinan antarpropinsi atau daerah.
Faktor penyebab kemiskinan, faktor yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Sebagai contoh sering dikatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Seseorang dengan tingkat pendidikan hanya SD, misalnya sangat sulit mendapatkan pekerjaan terutama dalam sektor modern , (formal) dengan pendapatan yang baik. Berarti penyebab kemiskinan bukan hanya pendidikan yang rendah, tetapi tingkat gaji/upah yang berbeda.
Kalau diuraikan satu persatu, jumlah faktor yang dapat dipengaruhi, langsung maupun tidak langsung, tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (atau produktifitas), tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, jenis pekerjaan yang tersedia, inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam disuatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, kultur/budaya atau tradisi, hingga politik, bencana alam, dan peperangan. Kalau diamati, sebagian besar faktor tersebut juga saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya dari pekerja yang bersangkutan sehingga produktivitasnya menurun. Produktifitas menurun selanjutnya dapat mengakibatkan tingkat upah netonya berkurang, dan seterusnya. Jadi, dalam kasus ini, tidak mudah untukmemastikan apakah karena pajak naik atau produktifitasnya yang turun membuat pekerja tersebut menjadi miskin karena upah netonya menjadi rendah.

PETA PEREKONOMIAN INDONESIA

1. KEADAAN GEOGRAFIS INDONESIA
Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah yang berada di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak dan banyaknya pulau di Indonesia akan menjadi kekuatan dan kesempatan. Kekuatan dan kesempatan itu bisa diperoleh jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya dapat diolah dengan baik dan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat banyak. Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangkan sebagai komoditi perdagangan, baik untuk pasar lokal maupun untuk pasar internasional. Dan dengan keindahan dan keanekaragaman budaya kepulauan tersebut dapat menjadi sumber penerimaan negara andalan melalui sektor industri pariwisata.
Selain kekuatan dan kesempatan Indonesia juga dapat memperoleh kelemahan dan ancaman di bidang ekonomi yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih banyaknya sebagian masyarakat Indonesia yang hanya menikmati sedikit kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Selain itu masih banyak pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa. Dengan demikian dituntut koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengamankan kepulauan Indonesia tersebut dan pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Di pihak lain, banyak dan luasnya pulau menuntut suatu bentuk perencanaan dan strategi pembangunan yang cocok dengan keadaan geografis Indonesia tersebut. Strategi berwawasan ruang yang diterapkan pemerintah tampaknya sudah cukup tepat untuk mengatasi masalah ini.

2. MATA PENCAHARIAN
Seni budaya, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang beraneka ragam membuat Indonesia memiliki banyak mata pencaharian. Selain ketiga hal tersebut, letak geografis juga menjadi salah satu faktor banyaknya mata pencaharian di Indonesia. Dari banyaknya mata pencaharian, sektor pertanian lah yang menjadi mata pencaharian terbesar bagi sebagian besar  masyarkat Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia menjadi salah satu negara dengan hasil pangan terbesar di dunia, selain itu Indonesia juga dikenal sebagai negara Agraris.
Namun ada beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian yaitu komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan-dengan komoditi yang dihasilkan sektor lain ( industri misalnya ), sehingga sebagian masyarakat Indonesia yang memang bermata pencaharian di sektor pertanian (desa) semakin tertinggal dari rekannya yang bekerja dan memiliki akses di sektor industri ( kota ). Jika ini tidak segera ditindak lanjuti, maka akan menjadi benarlah teori ketergantungan, bahwa spread effect ( kekuatan menyebar ) akan selalu lebih kecil dari back-wash effect ( mengalirnya sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya ).
Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan diantaranya:
a. Memperbaiki kehidupan penduduk/petani dengan pola pembinaan dan pembangunan sarana.   
b. Meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian
c. Mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis
d. Menunjang kegiatan transmigrasi

3. SUMBER DAYA MANUSIA
Negara-negara dengan jumlah penduduk yang banyak, tentu memiliki sumber daya manusia yang sangat tinggi. Adapun negara yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi diantaranya Amerika Serikat, Cina dan Rusia. Negara ini sudah mampu mencetak orang-orang berjasa di bidang Iptek maupun ilmu penetahuan lainnya. Ini merupakan salah satu faktor dari sumber daya manusia.
Sumber Daya Manusia yang berkualitas memberikan pengaruh yang sangat baik apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Manfaat yang baik akan barguna bagi diri kita, masyarakat dan negara. Apabila kita mencari pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan sendiri, kita bisa melihat dari kelebihan dan kemampuan yang kita miliki dari sumber daya kita. Hal ini dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di negara kita. Jadi sangatlah penting sumber daya manusia itu bagi kehidupan kita.
Walaupun banyak orang yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia seperti lulusan SMA, SMK, dan Sarjana tetap saja tidak memiliki pekerjaan.  Ini dikarenakan orang-orang di negara kita sangatlah malas mereka hanya mau bekerja yang mudah dan penghasilan yang besar. Apabila kita ingin mendapat penghasilan yang kita inginkan sebaiknya kita harus bekerja keras.
Selain ada yang bekerja di dalam negeri penduduk Indonesia juga memiliki pekerja di luar negeri yang di sebut dengan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri memiliki beraneka pekerjaan. Tetapi kebanyakan TKI Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, ini di sebabkan selain bekerja di negeri sendiri yang penghasilannya rendah dari pada di luar negeri juga karena mereka tidak memiliki keahlian lain selain pekerjaan rumah tangga. Jadi sumber daya manusia mereka masilah rendah. Ada juga yang membuat usaha di luar negeri yang berkembang pesat dan ada yang gulung tikar pula.
Agar kita bisa memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, seharusnya dengan cara mendapatkan ilmu pengetahuan dan melakukan  banyak percobaan agar kita dapat pengalaman. Kita bisa mendapat ilmu pengetahuan dengan cara bersekolah atau mengikuti program lain. Jika kita bersekolah harus bertahap, yaitu dari Sekolah Dasar kemudian ke Sekolah Menegah Pertama kemudian ke Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan dan mungkin melanjutkan ke sarjana. Pengalaman juga sangat di perlukan karena dengan memiliki banyak pengalaman kita akan tahu mana yang akan baik apabila mengerjakannya. Jadi kita akan mendapat pekerjaan akan lebih mudah apabila kita pandai dan memiliki banyak pengalaman.
Untuk mengatasi banyaknya pengangguran terlebih dahulu kita harus memberi perhatian kepada anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa ini. Pemerintah harusnya memberikan pendidikan yang baik, karena pendidikan di Indonesia masihlah banyak yang masih kurang dengan standar. Masih banyak bangunan sekolah yang tak layak dipergunakan, peralatan sekolah yang belum lengkap, dan lain-lain. Selain itu banyaknya penduduk miskin di Indonesia yang tidak menyekolahkan anak-anaknya karena masalah dana yang tidak mampu untuk mambayar biaya sekolah. Walaupun sudah mendapat BOS (Bantuan Oprasional Sekolah) dan Bea Siswa tetap saja tidak dapat untuk membeli peralatan belajar dan perlengkapan sekolah. Jadi pemerintah harus tanggap betapa pentingnya pendidikan itu.
Sumber Daya Manusia sangatlah penting untuk negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Ini di karenakan penduduk yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas akan membangun bangsanya untuk menjadi negara maju yang memiliki penduduk yang cerdas dan cakap dalam membangun bangsa dan negaranya. Maka Sumbar Daya Manusia sangat perlu di tingkatkan di Indonesia untuk mendapatkan cita-cita bangsa Indonesia.
Sumber : http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab3-peta_perekonomian_indonesia.pdf

PERKEMBANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

     A. MACAM – MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA

  Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah :

1. Strategi Pertumbuhan
Adapun inti dari konsep strategi Pertumbuhan adalah :
 Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
 Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah pendistribusian kembali.
 Jika terjadi ketimpangan atau ketidak merataan hal tersebut merupakan persyaratan terciptanya pertumbuhan ekonomi.
 Kritik paling keras dari strategi Pertumbuhan adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

2. Strategi pembangunan dengan pemerataan
Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

3. Strategi ketergantungan
Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi tergantungan adalah :
 Kemiskinan di negara – negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak / negara lainnya
 Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan namun sayangnya telah mnjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (Self Development)

4. Strategi yang berwawasan ruang
Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab – sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya / maju.
Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan / pengaruh menyetor dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil daripada terjadnya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (Back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah:

Myrdalltidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

5. Strategi Pendekatan kebutuhan pokok
Sasarana dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya.


B. FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

Pada prinsipnya, pemilihan strategi yang digunakan dalam proses pembangunan sangat dipengaruhi dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantungan yang mungkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan pembanguanan, maka strategi yang berwawasan ruang-lah yang akan dipergunakan.

 C. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Sebelum Orde Baru strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya nampak adanya kecenderungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.
Sedangkan pada awal Orde Baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha-usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tinggi (Hyper Inflasi)
Strategi-strategi trsebut kemudian dipertegas dengan ditetapkan sasaran-sasaran dan titik berat setiap Repelita, yakni

REPELITA I : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya

REPELITA II : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya

REPELITA III : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya

REPELITA IV : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-repelita selanjutnya meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

D.PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Adapun definisi perencanaan pembangunan, menurut Bintoro Tjokromidjojo, manfaat perencanaan adalah :
1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu persyaratan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaa yang akan dilalui.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi
6. Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif
7. Dengan perencanaan, perkembangan ekonom yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat ditingkatkan
8. Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, menghadapi siklis konjungtur.
 

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Pengertian Sistem Perekonomian

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.

 

Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia

1. Sistem Ekonomi Demokrasi
Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.
Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

2. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.

 

Pelaku-pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Setiap negara mempunyai permasalahan ekonomi dan setiap negara mempunyai cara tersendiri dalam mengatasinya. Ada negara yang dengan tegas menentukan bahwa pemerintah yang harus mengatasi setiap masalah ekonomi, dan pemerintahlah pula yang mengatur semua kegiatan ekonomi. Sebaliknya ada negara yang berpendapat bahwa dalam mengatasi setiap masalah ekonomi dan mengatur semua kegiatan ekonomi diserahkan pada pihak swasta. Selain itu ada juga negara yang mencari jalan tengah antara keduanya. Bagaimana setiap negara menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi menunjukkan sistem ekonomi yang dianutnya. Dalam rangka menjalankan sistem ekonominya, negara akan membutuhkan pelaku-pelaku ekonomi.
Terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan.

1. Pemerintah (BUMN)
a. Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi
Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.
1 ) Kegiatan produksi
Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan). BUMN memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi. BUMN didirikan pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan yang kurang menguntungkan.
2 ) Kegiatan konsumsi
Seperti halnya yang telah kalian pelajari pada bab 8 mengenai pelaku-pelaku ekonomi, pemerintah juga berperan sebagai pelaku konsumsi. Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Contoh-contoh mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak, seperti membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai-pegawai pemerintah, dan sebagainya.
3 ) Kegiatan distribusi
Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG. Penyaluran sembako kepada masyarakat dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah harus lancar. Apabila kegiatan distribusi tidak lancar akan memengaruhi banyak faktor seperti terjadinya kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi, dan pemerataan pembangunan kurang berhasil. Oleh karena itu, peran kegiatan distribusi sangat penting.
b . Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi
Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

2. Swasta (BUMS)
BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan.
Perusahaan-perusahaan swasta sekarang ini telah memasuki berbagai sektor kehidupan antara lain di bidang perkebunan, pertambangan, industri, tekstil, perakitan kendaraan, dan lain-lain. Perusahaan swasta terdiri atas dua bentuk yaitu perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing.

 3. Koperasi
Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum koperasi denga melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan