BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Belakangan
ini Indonesia baru saja diramaikan dengan pemberitaan di berbagai media, baik
media cetak maupun media elektronik yang menyampaikan kebijakkan pemerintah
dalam menyetujui atau tidak beredarnya mobil “ MURAH “ di Indonesia. Kebijakan
pemerintah tersebut tentunya mengundang perbincangan yang luar biasa di masyarakat
Indonesia dan pertengkaran antara jokowi dengan menteri perindustrian Indonesia.
Bahkan menjelang pemilu 2014, banyak sekali pernyataan daripada para pengamat
politik dalam negeri yang menyatakan bahwa unsur kemunculan kebijakkan ini
identik dengan adanya unsur-unsur politik di dalamnya.
Sebenarnya
wacana yang pada akhirnya disetujui ini sudah muncul sejak beberapa tahun yang
lalu, bahkan di IIMS 2012 sudah diperkenalkan mobil LCGC yang dikeluarkan oleh
dua produsen yang cukup dominan di Indonesia yaitu Astra Daihatsu Motor dan
Toyota Astra Motor. Berbagai pertimbangan telah dilakukan pemerintah dalam
menentukkan kebijakkan ini. Sehingga pada akhirnya keputusan final adalah
mengeluarkan mobil LCGC yang tak lain untuk menghadapi persaingan pasar bebas
ASEAN di 2015 mendatang.
Tetapi
apa jadinya ibu kota Indonesia bila ternyata banyak juga masyarakat dari kelas
menengah ke atas yang membeli mobil murah tersebut ? Apa tanggapan para tokoh
penting di Indonesia mengenai beredarnya mobil “ MURAH “ di Indonesia.
1.2 PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan
latar belakang yang dibuat maka dapat diambil beberapa masalah, yaitu :
1. Apa dampak positive dan negative dari produksi mobil “ MURAH “ ?
2. Apa penyebab dari produksi mobil “ MURAH “ ?
3. Bagaimana cara mengatasi adanya produksi mobil “ MURAH “ ?
4. Apa
pendapat para tokoh besar yang terkait mengenai produksi mobil “ MURAH “ ?
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT
A.
Tujuan
Agar kita mengetahui menyebab dari
pertngkaran dan perbincangan serta solusi dari masalah ini.
B.
Manfaat
Semoga pembahasan ini dapat dimengerti
dan dipahami oleh semua pihak sehingga permasalahan mobil “ MURAH “ ini dapat
terselesaikan.
1.4 METODE PENULISAN
Untuk
mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan metode
studi documenter. Adapun teknik yang dipergunakan pada penelitian ini adalah
studi pustaka, pada metode ini, penulis membaca artikel dan tanggapan para
tokoh penting di Indonesia yang berhubungan dengan penulisan inmiah serta
berkaitan dengan masalah mobil “ MURAH “.
BAB
II
PEMBAHASAN
Menteri
perindustrian Indonesia “ MS Hidayat”
memastikan kebijakan mengenai produksi mobil “ MURAH “ dan ramah
lingkungan akan dikeluarkan pemerintah.
Dari
berbagai pendapat telah muncul opini tentang dampak positif dan negatif dari
beredarnya mobil mewah, antara lain :
A.
Dampak Positif
1.Diatas kertas program mobil “ MURAH” dan ramah lingkungan dapat mendatangkan
investasi hingga 3,5 miliar dollar AS atau Rp. 38,5 triliun lebih apabila
dihitung dengan kurs Rp. 11.000.-
2. Kebijakan LCGC akan mendorong
pertumbuhan industri automotif Tanah Air. Sampai triwulan III tahun ini
industri alat angkut (automotif) telah tumbuh sebesar 7,52%. Sementara, Data
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutkan, selama
kurun Januari hingga November 2012 mobil merek Jepang tetap menguasai pasar
automotif Indonesia.
3. Dari versi Pemerintah Kebijakan LCGC
ini menurut menteri perindustrian Indonesia sesungguhnya memberi kesempatan
kepada masyarakat kecil untuk bisa mempunyai mobil sendiri.
B. Dampak Negatif
1.
Nilai investasi yang telah dibahas diatas tidak sebanding dengan kerugian
ekonomi yang diakibatkan oleh kemacetan yang semakin parah di kota-kota besar
misalnya Jakarta, Bandung, Bogor dan sebagainya. Sebagai contoh pada tahun 2012
kerugian ekonomi akibat kemacetan di kota Bandung mencapai Rp. 4,91 triliun
akibat ketidak seimbangan antara volume kendaraan dengan perbaikan atau
penambahan infrastruktur. Kerugian tersebut belum ditambah dengan kerugian
ekonomi secara tidak langsung antara lain polusi suara serta polusi udara
akibat emisi karbondioksida yang berpengaruh terhadap iklim.
2. Perlu kita perhatikan juga bahwa kebijakan mobil “
MURAH “ ini akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara dengan
melonjaknya penggunaan BBM bersubsidi. Tahun ini saja penggunaan BBM bersubsidi
mencapai 50 juta kilo liter dari rencana 46 juta kilo liter sehingga akan
menjebol APBN akibat penggunaan subsidi BBM yang tidak tepat. Bagaimanapun
program mobil murah dan ramah lingkungan ini bertolak belakang dengan semangat
penghematan penggunaan BBM yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah.
Selain dampak positif dan negatif kebijakan mengenai produksi mobil “ MURAH “
juga menimbulkam permasalahan lain. Saya mencoba merangkum beberapa permasalahan
tersebut. Berikut diantaranya :
1. Mobil “ MURAH “ akan menyebabkan kemacetan yang semakin parah
di beberapa kota-kota besar di Indonesia. Khususnya bagi kawasan JABODETABEK
yang cenderung di dominasi oleh kendaraan pribadi. Bahkan untuk DKI Jakarta
sendiri, kebijakkan ini sudah berlawanan arah dengan kebijakkan daripada Pak
Jokowi (Gubernur DKI Jakarta) di dalam proses menanggulangi kemacetan yang ada
di Ibukota. Bahkan beliau sempat mengirimkan pesan kepada bapak Wapres kita
mengenai permasalahan ini.
2. Mobil “ MURAH “ bukanlah solusi bagi transportasi di Indonesia,
yang seharusnya dikembangkan adalah moda-moda transportasi yang mendukung
seperti MRT seperti yang digunakan di negara-negara maju.
3. Walaupun komponennya sekitar 80% berasal dari dalam negeri,
tetapi produsen yang memproduksi mobil-mobil “ MURAH “ tersebut adalah produsen-produsen dengan
brand dari Jepang seperti Daihatsu, Toyota, Honda, Datsun, dan sebagainya.
Apabila pemerintah tetap bersikukuh
mengeluarkan kebijakan mobil “ MURAH “ dan ramah lingkungan ini, ada beberapa
syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan ini tidak lantas memicu berbagai masalah
baru, antara lain :
1. Produksi mobil “MURAH “ dan ramah
lingkungan ini selain untuk dipasarkan di dalam negeri sebaiknya dibarengi
dengan ekport baik mobil maupun spare part lainnya.
2. Program konversi BBM ke BBG yang
selama ini dikoar-koarkan pemerintah sebaiknya direalisasikan secara bertahap.
3. Perbaikan managemen traffik serta
ketegasan dalam menegakkan aturan berlalu-lintas.
4.
Percepatan penambahan dan perbaikan infrastruktur baik jalan maupun fasilitas
pendukung lainnya.
Adapun pendapat para tokoh besar yang
terkait mengenai produksi mobil “ MURAH
“ , antara lain :
1.
Wakil Preiden Boediono
Menanggapi surat protes Jokowi ke
dirinya, wapres boediono mengatakan pemerintah pusat tak akan lepas tangan soal
masalah di Jakarta terutama resiko kemacetan makin parah karena adanya mobil
murah “ saya ingin merespons surat gubernur DKI Jakarta, intinya pak Wagub (
Ahok hadir di acara ), pemerintahan pusat tidak akan lepas tangan untuk masalah
DKI Jakarta termasuk masalah macet, banjir dan rumah. Kita siapa karena ini
jendela rumah kita. “ kata Boediono saat acara pembukaan pameran IIMS 2013 di
JIExpo Kemayoran, kamis 19/09/2013.
Menurut Boediono, pemerintah pusat punya
kesepakatan dengan DKI Jakarta, dan siap mendampingi soal penanganan masalah di
Jakarta. Ia pun memahami soal adanya kekhawatiran kehadiran mobil murah bias
nambah masalah di Jakarta dan kota lainnya.
“Menurut saya, solusinya adalah
meningkatkan secepat mungkin pemda dan pemerintahan pusat untuk public
transport. Kedua tidak menghambat orang beli mobil tetapi kita kenakan biaya saat
berkendara di Jakarta.” Katanya. Menurut Boediono, Eletronic Road atau ERP kita
harus kembangkan. Hak ini bias menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di
Jakarta. “ Kalau mereka mau pakai harus bayar electronic road. Industri
otomotif masih banyak dibutuhkan. Termasuk di Belitung, kalau numpuk di
Jakarta, Surabaya, bandung, dan medan jadi masalah. Jadi bias dilakukan tanpa
mengorbankan tenaga keja. “ katanya.
2.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa
Hatta kemarin mengatakan sebenarnya
dirinya ingin mobil-mobil murah ini berorientasi kepada ekspor selain dijual di
dalam negeri. “ sebab nanti kita akan menghadapi ASEAN economic community,
pasar tunggal ASEAN (2015). Oleh sebab itu kalau kita menerapkan itu di tanah
air kita sebabgai basis produksi. Maka orientasinya harus kepada ekspor. Jangan
justru memenuhi untuk dalam negeri kita.” Tutur Hatta di Istana Negara Jakarta,
rabu (18/09/2013). Bila Indonesia menjadi basis produksi mobil murah di ASEAN,
maka industri penunjang mobil murah ini bias dibangun. Akan banyak usaha kecil
dan menengah yang bias tumbuh. Tapi apakah sudah ada pembicaraan soal
menjadikan Indonesia sebagai basis produksi mobil murah untuk ekspor? Hatta
mengatakan belum ada pembicaraan kea rah tersebut. “ Tapi hendaknya menurt saya
berpikirnya harus kesana, dan yang kedua road mapnya harus menuju kepada mobil
nasional. Jadi 100% kia, sebab kalau tidak ya akan bergantung terus. Karena
disebutnya green car, ya hendaknya bias mengurangi ketergantungan kepada BBM.
Sepanjang apa yang saya sebutkan tidak memenuhi kebalikannya, ya kita evaluasi
dong, “ papar Hatta.
3.
Menteri
perindustrian MS Hidayat
Sebagai menteri yang mengeluarkan
aturan mobil murah. Hidayat tak mau ambil pusing dan santai saja terhadap
protes Jokowi. “ Ya boleh saja kan ( Jokowi kirim surat). Kalau mau komentar
saya silahkan tidak bemaksud menyusahkan, Kalau ada masalah di ibu kota ya kita
selesaikan bersama-sama.” Tutur Hidayat di Istana Negars Jakarta, Rabu
(18/09/2013). Hidayat mengatakan, Indonesia Negara yang demokratis, sehingga
pemerintah siap menerima komentar. Mantan ketua kadin in mengatakan mobl murah
tetap berjalan. Dirinya akan menyimak tiap kritik yang ada dan akn berhati-hati
dalam menjalankan kebijakan. Alam kebijakan itu, Hidayat mengatakan mobil murah
ini akan menyebar di 33 provinsi di Indonesia. Tidak hanya terkinsentrasi pada
satu kota saja. Hidayat juga mau bicara soal penjatahan mobil murah untuk setiap wilayah, sehingga
tidak menimbulkan kemacetan. Selain itu, para produsen mobil mewah ini juga
berjanji akan mengekspor produk mobil mewh mulai tahun 2014.
4.
Pengamat
Transportasi Darmaningtyas
Darmaningtyas meminta Jokowi segera
membuat kebijakan nyata untuk nmengantisipasi lonjakan volume kendaraan di
Jakarta. Darmaningtyas mengatakan Electronic Road Pricing (ERP) merupakan salah
satu cara untuk mengurangi kemacetan dengan system memungut bayaran pada setiap
kendaaraan yang melintasi kawasan tertentu yang diterapkan ERP. “ Singapura
merupakan Negara tetangga terdekat yang sudah menunjukan bukti mengenai
keberhasilan ERP untuk mengurangi kemacetan.” Menurutnya banyak penjabat
Pemprov DKI Jakarta, konsultan, pakar, LSM, dan operator ticketing yang sudah
studi banding ke Singapura dan Negara-negara lain yang telah melaksanakan ERP.
“ Artinya, pengetahuan teknis mengenai implementasi ERP itu sudah cukup
dimiliki oleh para stakeholder transportasi di Jakarta. Saying sampai saat ini belum
ada implementasinya. Oleh karena itu uang dibutuhkan sekarang adalah memutuskan
saja untuk dilakanakan.” Tegas Darmaningtyas. Menurutnya inilah saat yang tepat
bagi Jokowi dan Ahok untuk mengambil keputusan menerapan ERP di Jakarta. Kajian
teknis mengenai bagaimana penerapan system ERP itu sudah sangat banyak.
5.
Anggota
Komisi VIDPR Ferrari Romawi
Anggota DPR ini mengatakan permasalah
mobil murah ini harus dilihat dri dua sisi yaitu sisi kebutuhan masyarakat dan
sisi kepadatan kendaraan di suatu daerah tarutama Ibu Kota Jakarta. “ Kalau
melihat angkutan umum kita saat ini yang belum memadai artinya kita masih membutuhkan
adanya kendaraan pribadi yang murah yan bis di jangkau oleh masyarakat.” Ucap
Ferrari ketika ditamui di Ruang Komisi VI DPR, Rabu (18/09/2013). Namun disis
lain kata Ferrari, infrabstruktur jalan dan sebagainya saat ini daya dukungnya
sangat kecil. “Namun di sisi lain infrastruktur kita terutama jalan dan
sebagainya daya dukungnya juga sangat kecil, kalau ditambah kendaraan baru yang
jumlahnya sangat banyak akan menimbulkan kemaceta luar biasa.” Ujarnya di sisi
lain keberadaan mobil murah ini kta Ferrari juga untuk mendorong agar industry
otomotif juga terus berkembang. “Kita juga punya tanggung jawab untuk
mengembangkan industri otomotif, kita juga mengharapkn bahwa industry otomotif
kita bisa berkembang baik.” Ucap anggota DPR Fraksi Demokrat ini. Menurutnya
pemerintah pusat maupun daerah harus segera membangun infrastruktur khususnya
transportasi massal. Meurut Ferrari, tidak ada dasar hokum yang mengatur untuk
menolak moil murah. “ kalau menolak mobil murah itu rasanya tidak ada
aturannya, bagaimana bisa membatasi mobil murah apalagi mobil mahal.” Ucap
Ferrari. Bahkan seorangGubernur DKI Jakarta Jokowi pun tidak berhak untuk
melarang orang untuk mendapatkan kendaraan. “ pokoknya tidak ada yang bisa
melarang, termasuk Gubernur DKI Jakarta, terhadap keinginan orang untuk
mendapatkan kendaraan baik mobil maupun itu motor, ini kan hak setia orang
punya kenapa, apa dasar hukumnya melarang orng membeli kendaraan. Yang bisa
dilakukan Pemda adalah mengatur, misalnya ada kebijakan 3 in 1 dan kebijakan
lain,” katanya.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Karena kebijakan untuk memproduksi mobil
“ MURAH “ sudah terlanjur disetujui dan produksi sudah dimulai, maka
pihak-pihak yang terkait dalam hal ini seperti bapak Jokowi (Gubernur DKI
Jakarta) rencananya akan menerapkan kebijakkan-kebijakkan baru di Ibukota
seperti penerapan plat nomor ganjil genap dan ERP untuk jalan-jalan protokol.
Dimana tarif yang dikenakan diperkirakan sekitar 100.000 Rupiah setiap kali
lewat.
Saran
Menurut saya pribadi, solusi terbaik
yang dapat kita lakukan adalah dengan segera membangun infrastruktur yang baik
dan merata di seluruh Indonesia serta didukung dengan moda transportasi umum
yang mampu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita. Dengan
terpenuhinya kebutuhan akan moda transportasi umum yang baik, aman,dan nyaman
tentunya dengan sendirinya masyarakat kita akan beralih menggunakan
transportasi umum dan menjadi Indonesia yang lebih baik.
Referensi :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar